Diplomasi Poros Maritim Indonesia

Indonesia dan Amerika Serikat (AS) berkomitmen membantu penyelesaikan konflik Laut Cina Selatan yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN dan Cina, demikian kata pejabat resmi kedua negara di Jakarta kemarin. Dalam menjalankan diplomasi ekonomi, Kementerian Luar Negeri juga telah memperkuat infrastruktur dan membangun sistem seperti: 1) pembentukan unit diplomasi ekonomi yang diketuai langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri; 2) peluncuran website untuk tingkatkan pemahaman terhadap kebijakan perdagangan negara lain; 3) peluncuran website untuk fasilitasi promosi, interaksi dan penanganan langsung inquiries; 4) peluncuran kemitraan strategis dengan Gulf Cooperation Council (GCC); dan 5) pembuatan data peraturan perdagangan investasi dari 151 negara sebagai referensi untuk pemajuan kerja sama perdagangan investasi.

Letak keempat laut di wilayah Laut Cina itu pun mempunyai ciri dan karakter tersendiri-sendi­ri. 21 Menurut Pasal 111 Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UN Convention on the Law of the Sea), negara-negara di pesisir dapat mengejar dan menahan kapal-kapal di laut lepas bila mereka ‘sedang mengejar' (‘hot pursuit') kapal tersebut karena tindakan yang dilakukan kapal tersebut di perairan teritorial atau zona eksklusif ekonominya.
Jakarta, (ICMI Media) - Presidium Medical Emergency Rescue-Committee (MER-C), dr. Joserizal Jurnalis meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan langkah diplomasi dengan pemerintah Myanmar guna menyelesaikan konflik yang terjadi terhadap Muslim Rohingya, Myanmar. Membentuk satu masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
DK PBB kiranya dapat bersama-sama ASEAN menghimbau kedua pihak untuk menghormati dan mematuhi gencatan senjata dan dalam kaitan ini, mendukung upaya-upaya ASEAN terkait hal tersebut. Menurut Reid, negara-negara Asia Tenggara selalu mengharapkan semua orang ikut dalam peperangan, termasuk semua kapal asing yang berlabuh di wilayahnya. Sebagai balance of power atas dominansi Cina yang didukung Rusia dan Korea Utara.
Akan tetapi, untuk melakukan hal tersebut, China harus menggerakkan submarinenya ke wilayah armada lautnya yang lain, dengan melewati Kepulauan Ryukyu. A Response” mengatakan, setidaknya ada 6 alasan mengapa China tidak diperbolehkan terlalu berkuasa” di Laut China Selatan yaitu : pertama, mengasumsikan China mempunyai klaim yang legitimate atas Laut China Selatan, kecuali atas Pulau Pratas.

Setelah bulan-bulan penuh provokasi militer, Tiongkok kini mulai menghidupkan mesin diplomasi untuk membetoni klaimnya atas Laut Tiongkok Selatan. Bekerja lebih keras bagi rakyat dan bangsa pt solid gold berjangka , bagi perdamaian dan kesejahteraan global, serta bagi para wanita di seluruh dunia,” pungkas Menlu RI menutup sambutannya. 1 Untuk itu, menarik untuk melihat bagaimana upaya Indonesia, khususnya melalui diplomasi maritim, dalam mengatasi permasalahan perompakan di laut, terlebih lagi Indonesia di masa pemerintahan Joko Widodo memiliki visi sebagai Poros Maritim Dunia (PMD).

Pertama, wilayah laut dan gugusan kepulauan di laut cina selatan mengandung sumber kekayaan alam yang sangat besar, meliputi kandungan minyak dan gas bumi serta kekayaan laut lainnya. Oleh karena itu sebelum tiba pada analisa yang lebih jauh mengenai sengketa pera­iran teritorial Laut Cina terlebih dahulu di­ungkap serba sedikit tentang sengketa internasional (International dispute) sebagai pengantar memasuki sengketa perairan-teritorial Laut Cina.
Kementerian Pertahanan bersama dengan Mabes TNI, Mabes TNI Angkatan Darat, Mabes TNI Angkatan Laut dan Mabes TNI Angkatan Udara duduk bersama untuk mengevalusi internal Kemhan-TNI mengenai kerjasama pertahanan yang selama ini telah terjalin dengan negara-negara lain. Adalah muskil seka­Ii melakukan penganalisaan atas sengketa hukum laut internasional dengan mengabaikan issu dominan yang berpengaruh di dalamnya yaitu issu ekonomi.
Besarnya nilai investasi China di Indonesia melalui hubungan bilateral yang bernilai strategis bagi kedua negara nampaknya menjadi salah satu faktor yang mengurungkan keinginan (desire) negara China untuk mengklaim dan merebut wilayah kepulauan Natuna dari wilayah Indonesia. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa internasional diatur dalam beberapa perjanjian internasional, antara lain The Hague Convention 1907; UN Charter; The European Convention for the Peaceful Settlement of Disputes.
Pakar dan praktisi diplomasi perlu diajak urun rembug agar road map yang disusun dapat bersinergi dengan upaya diplomasi oleh komponen bangsa lainnya, khususnya Kementerian Luar Negeri karena keberhasilan diplomasi total bukan hanya keberhasilan pemerintah semata, namun juga merupakan keberhasilan seluruh bangsa Indonesia, dan hasil dari diplomasi total pada akhirnya akan dinikmati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia.