Seni Diplomasi Dari Mantan Bintang Kriket
SEJAK zaman kerajaan-kerajaan jauh sebelum Indonesia merdeka, semangat maritim sudah menggelora di bumi pertiwi tercinta ini, bahkan beberapa kerajaan zaman itu mampu menguasai lautan dengan armada perang dan dagang yang besar. Presiden Indonesia menegaskan isu Palestina merupakan hal krusial bagi diplomasi perdamaian yang dijalankan Indonesia di dunia internasional. Dengan kejelasan itu akan lebih mudah bagi Indonesia menarik garis batas maritimnya karena ditarik dari fitur yang sudah jelas kepemilikannya berdasarkan hukum internasional. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Sekjen PBB usai pertemuannya dengan Menlu Retno Marsudi melalui pemaparannya "Sekjen PBB mengapresiasi kontribusi dan kerja sama Indonesia dengan PBB selama ini dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global".
Vietnam selama ini menjadi negara eksportir hasil laut terbesar mengalahkan Indonesia dan sangat mungkin terganggu dengan kebijakan-kebijakan Menteri Susi. Kemudian pada tahun 2010 ini, Pemerintah China meningkatkan lagi anggaran pertahannya dengan besaran yang masih diperhitungkan, kemungkinan seperti yang di lansir sebuah lembaga riset perdamaian internasional di Stockholm itu, China akan menambahakn lagi sebesar 10% dari 84,9 miliar dollar tahun lalu untuk anggaran militer tahun 2010.
Pada Oktober 2013, Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste membangun jalan di dekat perbatasan Indonesia-Timor Leste, di mana menurut warga Timor Tengah Utara, jalan tersebut telah melintasi wilayah NKRI sepanjang 500 m dan juga menggunakan zona bebas sejauh 50 m. Padahal berdasarkan nota kesepahaman kedua negara pada tahun 2005, zona bebas ini tidak boleh dikuasai secara sepihak, baik oleh Indonesia maupun Timor Leste.
Sebagai contoh kasus Teluk Sidra di Laut Tengah (Mediteranean) yang sebetulnya merupakan kasus hukum tetapi berubah menjadi sengketa politik (conflict of in terest) karena masing-masing pihak, baik Lybia maupun Amerika Serikat ingin menyelesaikan dengan caranya sendiri-sendiri. Cina tumbuh menjadi negara dengan kekuatan ekonomi kedua di dunia dengan kekuatan militernya terbesar di Asia.
Kedua, pentingnya membangun organisasi internasional yang bermula Liga Bangsa-Bangsa yang dibentuk setelah perang dunia pertama. solid gold berjangka , Indonesia dapat mengirimkan aparat kepolisian atau militer untuk memberikan pelatihan secara berkesinambungan bagaimana pemeliharaan keamanan dan pemulihan stabilitas pasca konflik. Bangsa Indonesia memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal dan abadi.
Tetapi, mereka juga memiliki kendala untuk dapat melaut hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dimana di kawasan inilah justru banyak terdapat ikan-ikan berkualitas baik dan bernilai jual tinggi. Indonesia harus mewaspadai adanya kontingensi yang bisa memaksa Indonesia melakukan proyeksi kekuatan untuk menjamin keutuhan wilayah kedaulatannya. Begitu pun juga saat ikut serta dalam meredakan konflik kawasan, seperti yang terjadi di Laut China Selatan, Indonesia khususnya TNI AL harus mampu terlibat di kawasan Natuna yang berbatasan langsung dengan pusara konflik.
Melalui langkah MP3EI, percepatan dan perluasan pembangunan akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada 2025 dengan pendapatan per kapita berkisar antara 14.250-15.500 dolar AS dengan nilai total perekonomian (PDB) antara 4,0-4,5 triliun dolar AS. Untuk mewujudkannya diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4-7,5 persen pada periode 2011-2014, dan sekitar 8,0-9,0 persen pada periode 2015-2025.
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 adalah perjanjian Internasional yang mengatur mengenai hukum laut Internasional, dimana didalamnya juga diatur ketentuan penetapan batas wilayah suatu negara. Diplomasi dan negosiasi merupakan salah satu upaya dalam penyelesaian konflik secara damai. Oleh karena itu, penulis yakin bahwa ajang-ajang olahraga seperti Asian Games mampu menawarkan arena bagi negara-negara untuk duduk bersama walau tengah berkonflik.
Konflik di Kepulauan Spratly muncul akibat klaim yang dilakukan oleh 6 negara yaitu Cina, Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam di mana masing-masing negara memiliki versinya masing-masing. Sampai pada permulaan abad ke-20, negosiasi menjadi satu-satunya cara yang dipakai dalam penyelesaian sengketa. Politik pembendungan ini ditancapkan dari Laut Jepang membentang sampai di Laut Cina Selatan.
Dalam upaya penyelesaian regional krisis Andaman (pengungsi Rohingya di wilayah perairan ASEAN) sampai pada kekerasan yang meledak kembali dengan skala yang lebih kecil pada tahun 2016 Oktober lalu. Ironisnya, sebagai negara yang memiliki wilayah laut dan pesisir terluas, Indonesia hanya bisa menjadi penonton. Arah politik pemerintahan Joko Widodo dengan poros maritim dunia-nya itu diharapkan membawa perubahan signifikan pada arah diplomasi kita, baik pada masa sebelum Reformasi maupun sesudah Reformasi ( Era Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY).
