Amerika Serikat Diminta Ratifikasi UNCLOS
Perkembangan Laut Cina Selatan (LCS) akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan. Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia tidak mengklaim salah satu pulau yang disengketakan yang terletak di Laut China Selatan, Indonesia memiliki beberapa pulau di sekitar Laut China Selatan, yaitu Kepulauan Natuna. Dalam situasi sekarang, menurut Kawano, Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) menyumbangkan peran penting dalam mencarikan solusi masalah maritim.
Di dalamnya terhampar 17.504 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Sebagai negara maritim dengan luas lautan dua pertiga dari daratan, Indonesia sudah semestinya memiliki payung hukum untuk kesejahteraan rakyat dan melindungi wilayahnya dari ancaman luar. Diplomasi public menurut Donald (Jelantik: 2008) telah berkembang pesat dipicu oleh kenyataan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam jalur pertama telah gagal mengatasi konflik antar Negara.
Kebijakan maupun penegakan hukum di wilayah laut harus dimengerti dan dipatuhi oleh semua pihak termasuk negara tetangga. 17 Selama periode antarperang, perang ini lebih sering disebut Perang Dunia dan Perang Besar di negara-negara berbahasa Inggris. SEMENTARA CINA DIBERI KELELUASAAN PENUH DI INDONESIA. Selama ini sanksi yang diberikan terhadap kerusakan dan pencemaran laut, baru diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).Karena itu, RUU Kelautan sangat penting, karena negara Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang memiliki potensi laut sangat besar, yang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat terutama nelayan.
Sang negara adidaya berdalih bahwa jaminan keamanan rakyat Palestina ada pada Hammas dan bukan pada PBB. Tak heran, jika Indonesia menjadi grand strategy bagi negara-negara besar di dunia. Upaya-upaya diplomasi dari Indonesia kini mendapat jalan lebih longgar setelah tahun ini terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hal yang terpenting dalam pembahasan ini adalah pada Konflik tumpang tindih antara Negara Asean dan wilayah Asia timur (konflik laut china selatan), memberikan dampak negative bagi keseriusan ARF dalam membangun dialog serta konslutasi sebagai media diplomasi.
China tahu bahwa sebagian negara anggota ASEAN memiliki kedekatan hubungan dengan AS, khususnya Filipina dan Vietnam. Menurut Morgenthau, dengan memiliki power maka suatu negara dapat mengadili negara lain seperti mengadili negara sendiri dan kemudian dapat meningkatkan kepentingan negara yang memiliki power. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan kewajiban kepada negara anggotanya bahkan kepada negara-negara lainnya yang bukan anggota PBB untuk menyelesaikan setiap persengketaan internasional secara damai sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan perdamaian keamanan internasional serta keadilan.
Selaku tuan rumah penyelengaraan forum ini, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Ceko Lukas Kaucky menyampaikan apresiasi atas kehadiran pemerintah RI untuk berbagi pengalaman terbaik, tentang inisiatif dan upaya Pemerintah RI mengelola keharmonisan di tingkat nasional maupun global. Diskriminasi terhadap etnis Rohingya telah terjadi sejak puluhan tahun, terutama sejak tahun 1980-an ketika Pemerintah Junta militer Myanmar ketika itu secara resmi mengeluarkan etnis Rohingya dari daftar etnis resmi yang ada di Myanmar melalui Konstitusi dan UU Kewarganegaraan.
Indonesia sudah melakukan berbagai tindakan untuk menyelesaikan permasalahan ini, baik tindakan yang bersifat jangka pendek (penyelesaian konflik yang terjadi) maupun tindakan yang bersifat jangka panjang (penyelesaian sumber konflik). Pendekatan kooperatif China, dengan demikian, dapat ditafsirkan sebagai bentuk upaya China untuk mengimbangi (lebih tepatnya menghalau) kekuatan AS di kawasan.
Menariknya, Presiden Joko Widodo menganalogikan situasi pertarungan ekonomi global seperti dalam film serial 'Game Of Thrones', di mana konfrontasi dan perselisihan dalam bentuk apa pun hanya akan mengakibatkan penderitaan. Bagaimanapun, dengan kemampuannya untuk beroperasi yang jauh dari negara induknya dalam waktu yang lama, Angkatan Laut senantiasa akan menjadi pilihan utama diplomasi bagi negara-negara yang paham akan karakteristik Angkatan Laut.
Indonesia hrs menarik pelajaran agar segera mendirikan eksistensinya di wilayah sengketa dan pulau2 terluar kita supaya tdk dicaplok negara lain. Menanggapi Maritime Policy, meskipun bukan kementerian yang secara langsung menangani kebijakan sektor kelautan nasional, langkah nyata dilakukan Kementerian Luar Negeri dengan memprakarsai kerjasama kelautan di wilayah ASEAN.
Indonesia harus meningkatkan diplomasi dengan Cina dalam bentuk people to people melalui perdagangan, pertukaran mahasiswa, maupun duta budaya, tapi juga perlu menunjukkan keteguhan dalam mempertahankan NKRI melalui tindakan operasional nyata (naval diplomacy). pt solid gold berjangka ,” tegasnya. Ketegangan hubungan antara Vietnam dan Indonesia kembali menyeruak karena insiden penabrakan Kapal TNI AL di perairan Natuna Utara pada Sabtu 27 April 2019 lalu.
