Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Pptm 2019 DI SHANGHAI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
Pada 2019, selain melanjutkan 4 prioritas politik luar negeri, perhatian Indonesia akan tercurah pada keanggotaan di DK PBB. Komplikasi yang timbul dari pengaturan LOSC bervariasi, dari kondisi geografis dari kedua negara pesisir dan laut itu sendiri, demi kepentingan yang lebih luas dari negara-negara lain, dalam hal ini pengguna negara maritim. S M Noor, Some Basic Principles of International Dispute on East Asia, Skripsi Fakultas Hukum Unhas, 1986. Yayasan tersebut akan bergerak di bidang pendidikan, terutama mengenai Asia Tenggara dan diplomasi dengan menjalankan program-program seperti dialog antarkeyakinan, penyelesaian konflik, serta kemanusiaan.
Sebagaimana dituliskan oleh Starke25 peraturan-peraturan dan prosedur yang telah diterima oleh hukum internasional berkenan dengan pertikaian itu sebagian berupa kebiasaan atau praktek dan sebagian merupakan konsepsi-konsepsi yang pt solid group hukum seperti Konpensi Den Haag 1899 serta 1907, guna penyelesaian secara damai dari pertikaian-pertikaian internasional (Pacific Settlements of International Disputes) serta Piagam PBB yang dibuat di San Francisco 1945.
Tidak ada dasar hukum bagi Cina untuk menuntut hak-hak tradisional untuk sumber daya dalam wilayah laut yang termasuk dalam nine-dash line. Namun karena keterbatasan kemampuan unsur alutsista TNI yang dalam kondisi siap operasi dan bertempur, maka kegiatan-kegiatan kerjasama di bidang operasi dan latihan dengan negara-negara lain belum optimal. Berdasarkan laporan tersebut, Indonesia juga telah merundingkan batas maritim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Vietnam dan Malaysia.
Pelaksanaan OOC 2018 di Indonesia merupakan kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Ketergantungan ekonomi antar negara kawasan ASEAN akan terganggu dengan adanya, sengketa di Laut Cina Selatan. Karena itu, kekuasaan nasional dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional.
Pendekatan dengan cara perundingan ini sering disebut dengan langkah diplomasi yang ditujukan untuk menghentikan perang dan kekerasan seperti apa yang terjadi di Aceh, dengan tahap - tahap sebagai berikut : (a) pencegahan konflik : mencegah perselisihan di antara kelompok - kelompok yang bertikai melalui pembenahan struktural, kelembagaan, ekonomi, dan budaya; (b) pencegahan eskalasi: mencegah baik eskalasi konflik vertikal dan horizontal agar tidak lebih buruk dan mengundang aktor - aktor baru yang terlibat di dalamnya; dan (c) pencegahan pasca konflik: mencegah berulangnya konflik melalui reintegritas dan rekonstruksi masyarakat yang telah tercabik - cabik karena konflik.
Selanjutnya, rangkaian kegiatan peringatan ASEAN Day oleh Sekdilu Kemlu RI akan dilanjutkan dengan pemutaran film (movie screening) dan diskusi dengan tokoh perfilman nasional setiap bulannya selama 3 bulan berturut-turut pada September, Oktober dan November dengan menyajikan 3 film produksi negara anggota ASEAN; yaitu Tabula Rasa (Indonesia), The Journey (Malaysia) dan Last Reel (Kamboja).
Pengadilan ini menawarkan berbagai layanan untuk penyelesaian sengketa internasional di mana pihak bersangkutan telah secara tegas setuju menyerahkan resolusi yang bernaung di dalamnya. sg berjangka perbaikan dan perhatian khusus yang diberikan dalam bidang teknologi untuk mengelola sumber daya alam di laut Indonesia, diperlukan juga sebuah pengembangan pelabuhan dan transportasi laut untuk mendorong kegiatan maritim Indonesia menjadi lebih modern dan mudah digunakan oleh masyarakat.
Faktor dominan yang mempengaruhi sengketa internasinal di Kawasan Laut Cina adalah sengketa hukum laut internasional. Untuk itu, Indonesia perlu terlibat aktif di dalam berbagai forum internasional terkait. Terlepas dari pengadilan internasional dan pengadilan, ada beberapa badan penyelesaian perselisihan lainnya, khususnya World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia dan Permanent Court of Arbitration (PCA).
Dalam situasi komunitas internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tidak dapat melakukan banyak hal untuk menekan permasalahan ini, karena secara faktual Pemerintah Myanmar menolak untuk bekerjasama, serta keterbatasan yang masih ada pada mekanisme ASEAN untuk penyelesaian konflik internal yang berdampak regional, Pemerintah Indonesia memiliki peranan penting diplomatik yang telah diterima oleh pemerintah Myanmar, di samping sejumlah kerjasama bilateral dengan militer Myanmar juga telah dilakukan.
Letak keempat laut di wilayah Laut Cina itu pun mempunyai ciri dan karakter tersendiri-sendiri. 21 Menurut Pasal 111 Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UN Convention on the Law of the Sea), negara-negara di pesisir dapat mengejar dan menahan kapal-kapal di laut lepas bila mereka ‘sedang mengejar' (‘hot pursuit') kapal tersebut karena tindakan yang dilakukan kapal tersebut di perairan teritorial atau zona eksklusif ekonominya.
