Klaim Jokowi Soal RI Dipercaya Selesaikan Konflik Di Negara Lain

From AI Knowledge
Revision as of 18:53, 11 July 2020 by Planevan88 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Dinamika konflik laut cina selatan yang melibatkan beberapa negara seperti China, Filipina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam telah membawa implikasi terhadap stabilitas kawasan. Sehingga untuk menyelesaikan konflik persengketaan Laut China Selatan ini, harus diadakan pertemuan bilateral lagi antara kedua negara, China dan Filipina. 14 Kerja sama ini juga dapat dilakukan oleh Indonesia bersama dengan negara-negara anggota EU secara individu. Tentu saja, perundingan Bogor bertujuan untuk menggunakan Islam sebagai model resolusi konflik damai dalam dunia politik; Tapi kita harus ingat bahwa Islam di Afghanistan tidak hanya memiliki karakteristik yang berbeda dengan Islam di Indonesia , tapi juga lintasan sejarah yang berbeda.

Be- gitu juga ketika kita bicara dalam konteks dip- lomasi ekonomi, segala upaya untuk melakukan promosi TTI (trade, tourism, investment) ke du- nia internasional akan menjadi sia-sia tanpa ada perbaikan nyata kondisi di dalam negeri seperti perbaikan infrastruktur, kepastian birokrasi dan regulasi, tenaga kerja yang terampil dan lain- lain. Diakuinya hak-hak yurisdiksi negara-negara pantai terhadap landas kontinen serta zona ekonomi eksklusif (ZEE) 200 mil untuk mengeksploitasi dan mengeksploitasi sumber-sumberr daya laut tersebut makin memperkuat persepsi tersebut.
Tantangan ini sekarang ditemui, sebagian besar melewati konsultasi diplomatik antara negara anggota ASEAN dan Cina. 181 Ketiga, kebijakan pengembangan diarahkan pada penelitian, pendidikan, pengelolaan industri kemaritiman yang mengedepankan teknologi dan pembangunannya yang berkelanjutan. Laut Kuning dengan luas wilayah sengketa 400.000 kilometer persegi yang membentang dari sepanjang sisi Selatan Tenggara Semenanjung Liao-Tung dan Delta Sungai Yalu di Teluk Po Rai sampai ke gugus Kepulauan.
Namun menjadi janggal ketika RRC juga menjalankan negosiasi yang sama terhadap kepulauan Spratly, karena harus melibatkan banyak Negara (Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei) sepatutnya berlaku diplomasi multilateral (melibatkan para pihak). Penguasaan wilayah LCS juga memungkinkan Cina mengeksploitasi kekayaan LCS, baik perikanan, sumber daya laut, maupun mineral dan energi.
Konsekuensi dari Poros Maritim Dunia adalah tuntutan akan kapasitas Angkatan Laut untuk mengontrol, mengawasi, dan melindungi keamanan maritime.Keamanan maritime sendiri memiliki pengertian kegiatan sipil maupun militer untuk mengurangi resiko dan melawan kegiatan illegal dan ancaman dalam ruang domain maritime dengan cara penegakan hukum dan aturan demi melindungi warga dan kepentingan nasional.
Tentu ini memberikan dampak yang serius bagi hubungan Negara-negara ASEAN yang menginginkan bentuk perdamaian dikawasan regional, lewat pembentukan ZOPFAN (zona peace, free and neutrality) namun sikap yang diambil tidak dapat menggambarkan bahwa konflik yang terjadi dilaut cina selatan, secara berganda melibatkan Negara anggota Asean yang mau tidak mau,kondisi ini harus dipertahankan untuk mempertahankan sebuah kedaulatan yang merupakan aspek terpenting dalam keutuhan Negara.

Tetapi setelah dikeluarkannya laporan dari ECAFE (Economic Commission for Asia and the Far Fast) yang menyatakan bahwa landas kontinen antara Taiwan dan Jepang merupa­kan salah satu sumber minyak yang paling kaya di dunia timbullah tuntutan-tuntutan terhadap lan­das kontinen di Kawasan Laut Cina. 5 Dodi Dinarto, Reformasi Tata Kelola Keamanan Maritim Indonesia di Era Presiden Joko Widodo,” Conference Paper, November 2016.
http://b3.zcubes.com/v.aspx?mid=4706742 diikuti oleh 64 peserta dari Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Republik Rakyat Tiongkok, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Vietnam, dan Taiwan. Karena itu, pemerintah harus segera me­ngubah paradigma pemba­ngunan, sebab ekonomi maritim me­nyimpan potensi menggerakkan perekonomian nasional. Jika selama ini Indonesia memandang kebijakan China hanya dilandasi oleh kalkulasi untung-rugi, perlu cara pandang berbeda untuk memahami karakter kebijakan luar negeri China terutama di kawasan.
Ajang olahraga memungkinkan negara-negara peserta menggalang perdamaian lewat semangat rekonsiliasi, integrasi, dan anti-rasisme. Bagi kebanyakan negara di Asia Tenggara, klaim atas dominasi Tiongkok di Laut China Selatan sudah dirasakan dengan mulai banyaknya kapal-kapal laut China yang melanggar batas wilayah negara. Untuk permasalahan sengketa di Laut Cina Timur ini juga akan mengancam rivalitas militer antara kedua negara tersebut yang akan berpengaruh pada kemananan di Laut Cina Timur.
Pihak ketiga dapat menawarkan jasa-jasa baik jika pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan secara langsung persengketaan yang terjadi diantara mereka. Langkah cepat Kamboja melaporkan permasalahan perbatasannya ke DK PBB tentu saja memunculkan kekhawatiran bahwa penyelesaian konflik perbatasan Thailand dan Kamboja akan diselesaikan atas bantuan pihak eksternal di luar ASEAN.